MODEL KOMUNIKASI PENANGANAN KONFLIK MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN ORANG ASLI PAPUA DI KABUPATEN TELUK BINTUNI

Abstract

Pemberdayaan masyarakat merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan  manusia sebagai pusat pembangunan (people-centered development). Dalam hal ini, manusia atau penduduk ditempatkan sebagai sasaran akhir (the ultimated end), sedang upaya pemberdayaan dipandang sebagai sarana (principal means) untuk mencapai tujuan  pembangunan itu sendiri. Pemberdayaan masayarakat dapat dihitung dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks tersebut juga dapat digunakan untuk menentukan peringkat atau level pembangunan di suatu daerah, sehingga perlu dikomunikasikan atau disampaikan kepada semua yang berkepentingan, terutama kepada masyarakat supaya dapat mengetahui dan memahami tentang perkembangan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan meminimalisir kesalahan penafsiran tindakan provokatif dari kelompok-kelompok tertentu dengan tujuan yang berbeda dengan tujuan pembangunan itu sendiri yang dapat menimbulkan konflik di daerah.

Tujuan penelitian menganalisis terjadi konflik di Kabupaten Teluk Bintuni yang melibatkan orang asli papua di Kabupaten Teluk Bintuni. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Hasil Penelitian menemukan komunikasi penyelesaian konflik perlu melibatkan komponen pemerintah, komponen tokoh-tokoh adat dan perwakilan masyarakat melalui musyawarah yang digelar secara adat dikenal dengan pertemuan tiga pilar atau triparti. Keterlibatan tiga komponen ini dapat menyelesaikan konflik.

Gambaran pelaksanaan tahapan kegiatan (Milestone) telah menunjukkan hasil dan output yang ingin dicapai antara lain sosialisasi dan Pelatihan ekonomi untuk orang asli papua serta tersusunnya draft Peratiran Bupati tentang Pemberdayaan Orang Asli Papua melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Teluk Bintuni.

Komunikasi menjadi penting dalam penanganan konflik melalui program pemberdayaan orang asli papua dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan seperti masyarakat, opinion lider dan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dikenal dengan komunikasi Triparti yaitu masyarakat, opinion liader dan pemerintah.