MODEL PELAYANAN PUBLIK TERHADAP REFORMASI BIROKRASI

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelaksanaan reformasi birokrasi, serta menawarkan beberapa solusi untuk perbaikan layanan administrasi perizinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus instrumental. Lokasi penelitian dilaksanakan di Dinas Perizinan Kabupaten Buton. Teknik pengumpulan data  yang  digunakan, yaitu:  wawancara mendalam, studi  dokumen  dan  observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pelayanan administrasi perizinan, dari aspek Kelembagaan bahwa pelayanan perizinan Kabupaten Buton sudah berbentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Stop Service); aspek Sumber Daya Manusia bahwa kualifikasi pegawai yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, kedisiplinan dan tanggungjawab pegawai relatif masih rendah. Reformasi tata kelola daerah dimulai dengan bentuk otonomi daerah. Otonomi daerah mewakili kewenangan untuk mengatur bisnis pemerintahan memiliki karakter lokalitas sesuai dengan inisiatif saja sesuai dengan aspirasi masyarakat. Reformasi tata kelola daerah bertujuan untuk menjadi lebih memaksimalkan layanan fungsi lebih memiliki karakter lokalitas publik. Reformasi pelaksanaan tata kelola daerah dapat dilakukan dengan berhubungan dengan konsepsi mengenai pelayanan publik baru yang berorientasi pada pelayanan masyarakat memiliki karakter responsif terhadap berbagai nilai publik dan kepentingan dan juga non diskriminatif.