Poverty Reduction in Perspective Economic Islamic
DOI:
https://doi.org/10.35326/ijmp.v5i2.4416Keywords:
Poverty Alleviation, PKH, BLT, Islamic Economics perspectiveAbstract
The purpose of this study was to determine the pattern of implementation of the poverty alleviation program, the role of the poverty alleviation program and the poverty alleviation pattern of the people of Ponre Waru Village, Wolo District, Kolaka Regency in an Islamic economic perspective. The results and conclusions from this study are that the implementation pattern of the community poverty alleviation program in Ponre Waru Village, Wolo District, Kolaka Regency is in accordance with the guidelines and provisions of the implementation of PKH and BLT and is on target according to the criteria for beneficiaries, the effect of the community poverty alleviation program in Ponre Waru Village with the PKH and BLT programs really helped the village community, because with this assistance it really helped the poor and vulnerable people in Ponre Waru Village and were able to meet the community's primary needs, namely daily needs and secondary needs, namely education and health as well as village development as an assistance program that can indirectly help the people in the village. According to an Islamic economic view, there are 4 patterns of poverty alleviation with Islamic economic principles, namely the principle of monotheism, the principle of balance, the principle of caliph and the principle of justice. In the Islamic economic principles in the implementation of PKH and BLT in Ponre Waru Village it has been applied. Even though the principle of justice has not been fully implemented because there are still people in the village who often complain about determining the prospective beneficiaries and these people can be said to still be in the poor category.
Downloads
References
Abdul Wahid Mongkito, dkk, (2020). Muqasid Zaakat dalam Mengentaskan Kemiskinan. Jurnal Studi Islam. Vol. 12 Nomor 2.
Alhudori, M. (2017), Pengaruh Ipm, PDRB Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Penduduk Miskin Di Provinsi Jambi. In Ekonomis: Jurnal Of Economics And Bussiness 1 (1), 113 – 124.
Atabik, A. (2015). Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan. ZISWAF, 2(2), 341-361.
Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. CV Jejak (Jejak Publisher).
Agustiningsih, W. (2016). Pengaruh penerapan E – Filling Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KKP Pratama Yogyakarta Jurnal Nominal, V (2), 107-122.
A, S. (2019). “Dinamika Keberpihakan Pemerintah Terhadapa Kaum Miskin Kota: Studi pada Pemulung di Tempat Pembuangan Akhir Sampah Kelurahan Alak Kota Kupang”. Jurnal Politiconesia, 8(1), 1-15.
Fidyatun, Erna. 2011. Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Kesehatan di Kab. Brebes. Jurnal Kesehatan Masyarakat. 1(2): 2-3
Istiyanti, Dyah. (2020). “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata di Desa Sukawening”. Pusat Inovasi Masyarakat (PIM), No 2 (Januari 2020): 54.https://jurnal.ipb.ac.id/index.php.
Leasiwal, C., T., (2013). Determinan Dan Karakteristik Kemiskinan Di Provinsi Maluku. Cita Ekonomika Jurnal Ekonomi, VII (2), 1 – 26.
Maliki, F. N. (2021). Diskresi Street Level Bureaucracts Dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).
M. Akram Khan, “Islamic Economics: Nuture and Need”, Journal of Research islamics Economics, Vol.I, No. 2, Winner, (1984), hal.55
Munawar Iqbal, dalam M. Akram Khan “pengantar”, Economic Teaching of Prophet Muhammad (May Peace Upon Him), (1999), hal. 22.
Moleong, L. J. (2019). Moleong. Metode Penelitian Kualitatif.
Nurcahya, E., & Alexandri, M. B. (2020). Analisis Swot Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Bandung. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 6(2), 257-267
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Pasal 1 Ayat 9
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 /PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/ PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
PPN/Bappenas, Kementerian. (2020). Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai.
Reza Dasangga, D. G., & Cahyono, E. F. (2020). Analisis Peran Zakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dengan Model Cibest (Studi Kasus Rumah Gemilang Indonesia Kampus Surabaya). Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, 7(6), 1060.
Sartika, C., Balaka, My., & Aya Rumbia, W. (2016). Studi Faktor – Faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna. Jurnal Economi (JE), 1 (1). Http:// ojs.uho,ac.id/index.php/JE.
Sofianto, A. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Provinsi Jawa Tengah. Sosio Konsepsia, 10(1).
Triani, Y., Ekonomi, F., Islam, B., & Sumantri, R. (2020). Analisis Pengetasan Kemiskinan Di Kota Palembang Maya Panorama. In Jurnal Ekonomi Islam, 11(2).
Wiestra dalam Febriyanti, (2014). Pelaksanaan Pemberian Izin Oleh Kepolisian. Lampung: Universitas Lampung. Hlm 12.
Zuhdiyati, N., David, D., Faktor -Faktor, A., Mempengaruhi, Y., Zuhdiyaty, N., Program, A., Ekonomi, P. I., Ekonomi, F., Bisnis, D., Brawijaya, U., & Kaluge, D. (N.D.). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir (Studi Kasus Pada 33 Provinsi).
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 International Journal of Management Progress
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
