Article Sidebar

Submitted
August 20, 2025
Accepted
December 7, 2025
Published
November 30, 2025
Download
PDF
Statistic
Read Counter : 29 Download : 30

Downloads

Download data is not yet available.

Main Article Content

Abstract

Pengarusutamaan gender merupakan salah satu agenda penting dalam pembangunan, termasuk di Indonesia, yang berkomitmen untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan melalui partisipasi dalam usaha internasional. Berdasarkan data tahun 2023, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia menempati peringkat 6 di  ASEAN dan peringkat ke-108 di dunia yang menunjukkan pentingnya perhatian terhadap isu kesetaraan gender dalam pembangunan. Kementerian Luar Negeri, sebagai lembaga yang mengelola hubungan luar negeri, memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan pengarusutamaan gender dalam kebijakan luar negeri dan diplomasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pengarusutamaan gender di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan menganalisis inovasi yang telah diterapkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengarusutamaan gender di Kementerian Luar Negeri sudah berjalan dengan baik, dengan komitmen kuat untuk mewujudkan kesetaraan gender dan menjadikan pengarusutamaan gender sebagai budaya kerja organisasi berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn. Namun masih terdapat tantangan terkait pemahaman yang keliru mengenai pengarusutamaan gender yang perlu diatasi untuk lebih mendalami pencapaian tujuan organisasi.

Keywords

Kebijakan Pengarusutamaan gender Kementerian Luar Negeri

Article Details

License

Copyright (c) 2025 Gina Yunita, Dwi Putranto Riau, Tora Akadira

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Sang Pencerah Journal is an electronic journal that freely available. Papers that submitted to this journal are published under the terms of the Creative Commons License. The terms of the license are:

Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.

ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.

No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

 Creative Commons License
How to Cite
Yunita, G., Riau, D. P., & Akadira, T. (2025). Evaluasi Penyelenggaraan Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, 11(4), 1107–1120. https://doi.org/10.35326/pencerah.v11i4.7741
Download Citation
Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)
BibTeX

References

  1. Amalia, C., & Okitasari, I. (2021). Upaya Pengarusutamaan Gender Dalam Pendidikan Indonesia: Temuan Awal Pada Bahan Pembelajaran Tingkat Sekolah Dasar. Demi Bahasa Bermanfaat Dan Bermartabat: Percikan Pemikiran Strategi Kebahasaan Dalam Dinamika Bahasa, Pendidikan, Dan Kebudayaan Era Kiwari, 55.
  2. Dafarel, R. (2024). Pengadaan dan Seleksi SDM Berbasis Kesetaraan Gender di Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (Doctoral dissertation, Politeknik STIA LAN Jakarta).
  3. Dewanti, N. A., & Rosdiana, W. (2020). Dampak Kebijakan Pengarusutamaan Gender Di Kabupaten Gresik (Studi pada Sekolah Perempuan Desa Sumbergede Kecamatan Wringinanom). Publika, 8(5).
  4. Dunn, W. N. (2018). Public policy analysis: A political economy approach (6th ed.). Pearson.
  5. Fauziyah, I. (2020). Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, 12(1), 1-18.
  6. Harta, R., Diana, B. A., Riau, D. P., Akadira, T., Salmon, I. P. P., Ambia, N., Armida, J., Sunarya, A., Yuliani, I., & Suryo, A. F. (2024). Peningkatan Multitalenta Tata Kelola Administrasi Kearsipan dan Manajemen Pelayanan Prima Pada Staf Pemerintahan Desa Tonjong Kabupaten Bogor. SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(6), 503–510. https://doi.org/10.55681/swarna.v3i6.1368
  7. Ilham, T., & Velianto, A. U. (2022). Belajar Dari Yang Terbaik: Evaluasi Pengarusutamaan Gender Di Kota Surabaya, Indonesia. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 48(1), 127-140.
  8. Indrayanti, K. W., Anggriawan, F., & Shanty, W. Y. (2024). Potret Penerapan Kebijakan dan Program Pengarusutamaan Gender pada Aspek Kualitas air di Instansi Pemerintah di Wilayah Malang Raya. MLJ Merdeka Law Journal, 5(2), 146-161.
  9. Kasanah, H. T. E. (2021). Pengarusutamaan Gender Kabupaten Gunungkidul Refleksi Kesadaran Gender Bupati Badingah (PERIODE 2010-2020). Journal of Politic and Government Studies, 10(3), 369-384.
  10. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024, Januari 10). Pidato Menlu pada Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI 2024. Retrieved August 18, 2024, from https://kemlu.go.id/portal/id/read/5658/pidato/pidato-menlu-pada-pernyataan-pers-tahunan-menteri-luar-negeri-ri-tahun-2024
  11. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (n.d.). Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kementerian Luar Negeri. Retrieved April 9, 2024, from https://pug.kemlu.go.id/
  12. Mariah, M., Rustam, I., & Wahyudin, Y. A. (2022). Kemitraan Indonesia-Australia dalam Mengimplementasi Pengarusutamaan Gender di Indonesia (Studi Kasus Pelaksanaan Program MAMPU di Kabupaten Lombok Timur). Indonesian Journal of Global Discourse, 4(1), 46-65.
  13. Masadi, E. P. (2020). Pengarusutamaan Gender Dalam Birokrasi (Studi Tentang Kesetaraan Gender Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Rekrutmen Pejabat Struktural di Pemerintah Kota Surabaya) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
  14. Nurhayati, N., & Yasir, M. (2019). Implementasi Peraturan Walikota Batam No 7 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender Di Kota Batam Tahun 2016. Jurnal Trias Politika, 3(1), 49-66.
  15. Nuribadah, N., Iskandar, H., Jafar, S., Sari, E., Rahman, A., & Sari, P. (2023, November). Model Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Program Keindahan, Kebersihan dan Ketertiban (K3) di Kota Lhokseumawe. In Seminar Nasional Lahan Suboptimal (Vol. 11, No. 1, pp. 65-77).
  16. Salasiah, S. (2019). Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (Pug) Pada Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur. DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya, 20(1), 72-94.
  17. Siregar, A. M. (2022). Implementasi Pengarusutamaan Gender (Pug) Dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGS) Di Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).
  18. Sofjan, D. (Ed.). (2017). Agama, gender, dan identitas. Pustaka Sempu & Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS)
  19. Sri, G. P. S. A. Y. (2021). Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jurnal Ilmu Kepolisian, 15(3), 11-11.
  20. Susilo, B. J., dkk. (2024). Jejak Diplomasi Retno Marsudi Tegas dalam Prinsip, Lentur dalam Cara. Kilas Balik Diplomasi Indonesia 2014-2024. Jakarta: PT Gramedia.
  21. Susilo, B. J., dkk. (2024). Saya Bukan Siapa-siapa, Rekam Jejak Retno Marsudi. Jakarta: PT Gramedia.
  22. Wongkar, B. C., LIANDO, D., & KAWUNG, E. (2019). Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di dinas perindustrian dan perdagangan daerah provinsi sulawesi utara dalam program pengembangan industri kecil dan menengah tahun 2018. Jurnal Administrasi Publik, 5(86)