Main Article Content

Abstract

Penelitian ini membahas secara mendalam penerapan Pasal 1365 KUHPerdata dalam konteks perbuatan melawan hukum (PMH), dengan fokus pada berbagai kasus hukum yang melibatkan tindak pidana penipuan, sengketa kepegawaian, dan pengadaan barang/jasa oleh pemerintah. Berdasarkan analisis terhadap sejumlah putusan pengadilan, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ganti rugi materiil dapat dengan relatif mudah dibuktikan melalui bukti pembayaran atau kerugian yang jelas, klaim atas ganti rugi immateriil sering kali tidak dapat diterima oleh pengadilan karena kurangnya bukti yang kuat dan konkret. Dalam kasus penipuan terkait seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), meskipun kerugian materiil seperti uang yang dibayarkan dapat dibuktikan dengan dokumen, klaim atas kerugian immateriil, yang mencakup dampak psikologis atau kerusakan reputasi, sering kali ditolak oleh hakim. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pembuktian yang lengkap, cermat, dan akurat dalam gugatan perbuatan melawan hukum, baik yang melibatkan individu maupun pihak pemerintah, untuk memastikan bahwa pihak yang dirugikan mendapatkan kompensasi yang adil sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan. Temuan ini memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai tantangan dan pentingnya penerapan Pasal 1365 KUHPerdata dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan baik ganti rugi materiil maupun immateriil, serta menunjukkan kebutuhan untuk pembuktian yang lebih kuat dalam klaim kerugian yang tidak berwujud.

Keywords

Melawan Hukum Sengketa Kepegawaian Putusan Pengadilan

Article Details

How to Cite
Zulfani, M. D. (2025). Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil: Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 762/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL. Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, 11(2), 520–535. Retrieved from http://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Pencerah/article/view/6950

References

  1. Alifia, K. Z., Hudzaifah, J., & Sinabutar, L. M. (2024). TINJAUAN YURIDIS NORMATIF UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA KEPEGAWAIAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2/G/2021/PTUN. JBI). Dinamika Hukum, 25(1), 20–33.
  2. Claressia Sirikiet Wibisono, & Anajeng Esri Edhi Mahanani. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Melalui Media Sosial (Twitter). Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial, 2(2), 125–146. https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i2.1617
  3. Fadli, I. (2024). Analisis Yuridis Penjatuhan Sanksi Oleh Majelis Pengawas Notaris Wilayah Riau Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana dalam Jabatan. Universitas Islam Indonesia.
  4. Hanifa, I. H. (2023). ANALISA YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri No. 55/Pid. b/2015/PN. Kdl). Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
  5. Karimah, R. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Karena Status Kepemilikan Yang Tidak Sah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2514 K/Pdt/2019). Jurnal Perspektif Hukum, 1(2), 34–57.
  6. Krisnadewi, A. I., & Hanifah Febriani, S. H. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Kasus Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 84/Pid. B/2023/Pn Mgt). Universitas Muhammadiyah Surakarta.
  7. Krisnapuri, A., & MA, F. A. (2024). ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT SUAMI PENYUKA SESAMA JENIS (STUDI PUTUSAN NOMOR 2380/Pdt. G/2023/PA. Sby) SKRIPSI. IAIN PONOROGO.
  8. M. NANDA MUHAJIR. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Calo Calon Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kabupaten Batanghari). Pampas. https://repository.unja.ac.id/57801/%0Ahttps://repository.unja.ac.id/57801/1/SKRIPSI FULL NANDA.pdf
  9. Mona, M. A. N. (2024). PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI POLRES BENGKULU. JURNAL HUKUM DAS SOLLEN, 10(2), 118–131.
  10. Nevatiti, R. I., & Silviana, A. (2023). Analisis Yuridis Mengenai Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelayanan Sosial. Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, 9(3), 652–660.
  11. Pasaribu, R., Mulyadi, M., & Sunarmi, S. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Calo Penerimaan CPNS Dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 617, 618, 619/PID. B/2016. Locus Journal of Academic Literature Review, 3(2), 158–172.
  12. Permata, S. B., & Wardhana, M. (2024). ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 15/PDT. G/2018/PN. NGW. MENGENAI GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENENTUAN BESARAN GANTI KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL ATAS TINDAK PIDANA PENIPUAN. NOVUM: JURNAL HUKUM, 315–325.
  13. Priskila Ginting, Y. (2021). Perspektif Pluralisme Hukum Pasca Pembentukan Undang Undang Cipta Kerja. Majalah Hukum Nasional, 51(1), 59–71. https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.135
  14. Putra, R. E. (2021). Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Keopolisian Resort Kota Pekanbaru. Universitas Islam Riau.
  15. Putra, R. E., Rinaldi, K., & Susanti, H. (2023). Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Penipuan yang Berkaitan dengan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Negeri Pekanbaru (Studi Kasus: 1223/Pid. B/2019/PN Pbr.). Universitas Islam Riau.
  16. Rediva Indah Nevatiti, & Silviana, A. (2021). Analisis Yuridis Mengenai Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelayanan Sosial. Wikipedia, 2, 465–475. https://id.wikipedia.org/wiki/Sang_Pencerah#/media/Berkas:Sang_Pencerah.jpg
  17. Sadiqin, S., Aziz, H., & Mardisentosa, B. (2023). ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP CALON KARYAWAN PABRIK PT CING LU KABUPATEN TANGERANG (Studi Kasus Putusan Nomor 1041/Pid. B/2022/PN Tng). JURNAL PEMANDHU, 4(2), 165–180.
  18. Safitri, N. D. (2024). Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 372/Pdt. G/2019/PA. Pare Terkait Pembatalan Perkawinan. NOVUM: JURNAL HUKUM, 235–245.
  19. Senaen, J. A. T., Karmite, J. A., & Soepeno, M. H. (2023). TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA KEKAYAAN TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK DICATAT PADA CATATAN SIPIL (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 18/PDT/2022/PT MDO). LEX PRIVATUM, 12(1).
  20. Setiyana Ahmad Supangkat, N. P. M. (2020). ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA BANK PEMERINTAH DENGAN PENYELENGGARA NEGARA. PERPUSTAKAAN PASCASARJANA.
  21. Setyawati, D. A. P. (2020). ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS KAITAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BANK DAN NOTARIS. Universitas Pancasakti Tegal.
  22. Siagian, R. (2021). Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Berupa Pemalsuan Akta Nikah Sebagai Dasar Pembuatan Akta Kelahiran Anak (Studi Putusan Nomor 670/Pdt. G/2016/Pn Mdn).
  23. Simajuntak, P. (2024). ANALISIS YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (IPDN).
  24. Simatupang, D. S. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memiliki Senjata Api Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 969/Pid. Sus/2020/PN Plg).
  25. Sinaga, E. (2020). Analisis Yuridis Perbuatan Penyuapan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 37/Pid. Sus-Tpk/2017/Pn. Mdn).
  26. Sinaga, R. A. M. S., Tobing, G. L., & Widiarty, W. S. (2024). Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan PTUN Medan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN-MDN dan Putusan PN Medan Nomor: 465/Pdt. G/2020/PN Mdn). Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online), 5(2), 594–608.
  27. Sonne, J. T. (2024). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PUNGUTAN LIAR DALAM SELEKSI CALON ANGGOTA POLRI. LEX PRIVATUM, 13(1).
  28. Susanto, W., Cornelis, V. I., & Handayati, N. (2024). PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN PENERIMAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KEPOLISIAN RESOR MOJOKERTO KOTA. COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916), 4(05), 82–89.
  29. Toriq, A. P. (2021). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengembalian Aset (Asset Recovery) Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid. Sus-TPK/2020/PN. Smg). Universitas Islam Sultan Agung Semarang.